loading

Mengenai Sistem Single ID yang Harus DiketahuiPosted by On November 8, 2019


Mungkin Anda akan sedikit bingung mengapa saat mendaftarkan kartu SIM di ponsel Anda diharuskan mengirimkan nomor Kartu Keluarga sebagai salah satu syarat pendaftaran nomor. Inilah yang disebut sebagai langkah Indonesia menuju sistem Single ID yang sedang dicanangkan pemerintah untuk mempermudah akses masyarakat ke program pemerintah.

Sebenarnya penerapan sistem ini bukan yang pertama kalinya di dunia. Banyak negara yang sudah menerapkan sistem ini untuk sistem kartu tanda penduduk mereka. Sistem ini biasa disebut juga dengan sistem Single Identity Number (SIN). Sistem registrasi SIM Card menggunakan nomor Kartu Keluarga bertujuan agar pengguna mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan hukum.

Konsep Single ID

Pengertian Single Identity Number itu sendiri merupakan sebuah paduan nomor yang tercantum dalam kartu identitas kewarganegaraan seseorang yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Di Indonesia pengertian ini merujuk pada Nomor Induk Kependudukan yang bertujuan sebagai tanda pengenal seorang penduduk.

Sebenarnya konsep ini sudah berlaku sejak lama, namun maksud pemerintah yakni ingin mengembangkan konsep ini menjadi yang lebih canggih lagi sebagai penyesuaian akan perkembangan zaman saat ini. Dengan adanya konsep yang diperbaharui tersebut diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat.

Tujuan dari dicanangkannya konsep satu data ini tak lain dan tak bukan adalah agar masyarakat bisa lebih mudah dalam mengakses fasilitas yang diberikan oleh negara. Dengan adanya sistem ini masyarakat dapat dengan mudah mendapat kartu lain yang merujuk pada nomor identitas tersebut seperti kartu NPWP, SIM, BPKB, dan kartu atau dokumen lain yang berkaitan dengan pemerintah.

Dengan adanya program yang akan diperbaharui ini masyarakat bisa mendapatkan hanya satu nomor identitas dengan menggantikan nomor identitas yang sudah ada yang mungkin berbeda-beda. Dengan sistem satu identitas tersebut diharapkan bisa menata lebih baik sistem data kependudukan Indonesia dan meminimalisasi tindak kejahatan dan penyalahgunaan data-data kewarganegaraan.

Pemerintah mencanangkan program ini agar kesadaran masyarakat mengenai registrasi kependudukan dapat meningkat. Dengan registrasi kependudukan program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dapat merata ke seluruh penduduk di Indonesia. Mengingat banyak masyarakat yang belum sadar sepenuhnya mengenai pentingnya registrasi data kependudukan.

Baik masyarakat dan pemerintah sama-sama diuntungkan dengan adanya sistem satu identitas ini. Pemerintah bisa lebih mudah dalam membenahi dan mendata seluruh penduduk dan bisa meratakan seluruh pembangunan dan program yang direncanakan. Masyarakat juga lebih mudah dalam mengakses fasilitas yang disediakan.

Dengan adanya sistem ini yang diterapkan pada e-KTP sekarang, pemerintah dapat menanggulangi adanya kecurangan yang diakibatkan karena penggandaan kartu identitas. Program satu orang satu identitas ini dilatarbelakangi akibat adanya kepemilikan lebih dari satu kartu pada sistem konvensional, sehingga dapat memunculkan kejahatan seperti:

  1. Digunakan untuk menyembunyikan identitas seseorang yang berbuat kejahatan, seperti teroris.
  2. Memudahkan dalam pembuatan paspor yang sebenarnya tidak mudah dibuat di seluruh kota.
  3. Mengamankan pelaku korupsi karena bisa saja disalahgunakan.
  4. Banyak orang menghindari untuk membayar pajak dikarenakan data ganda.

Dengan adanya kejahatan dan penyimpangan di atas maka dibuatlah sistem satu identitas pada Kartu Tanda Penduduk di Indonesia untuk menghindari penyimpangan tersebut yang dapat merugikan negara. Konsep dari kartu tersebut adalah satu nomor untuk semua fungsi yang berbasis pengamanan biometrik.

Dengan pengamanan biometrik memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi karakter dan perilaku penduduknya yang dapat dilakukan melalui sidik jari dan retina mata. Tujuan pengamanan geometrik adalah sebagai berikut:

1. Mencegah pemalsuan identitas

Dengan pengamanan biometrik seorang pelaku kejahatan tidak bisa memanipulasi identitas seseorang karena akan dicek terlebih dahulu kesamaan dengan biometrik yang telah direkam. Hal ini menguntungkan seseorang yang kartunya hilang dan ditemukan oleh orang lain yang bisa saja disalahgunakan.

2. Mencegah penggandaan data

Dengan adanya pengamanan biometrik yang mengharuskan pembuat kartu identitas untuk melakukan sidik jari, data tidak akan bisa digandakan karena sidik jari sudah tersimpan di AFIS (Automated Fingerprint Identification System) yang letaknya berada di pusat pangkalan data di Jakarta. Sehingga penduduk yang sudah membuat tidak bisa membuat kembali.

Dalam kartu tersebut Dukcaptil memiliki 33 komponen data dasar meliputi data yang tertera di kartu, data hubungan keluarga, data biometrik, serta data lainnya yang tersimpan. Data yang terdapat pada kartu penduduk dapat dilihat secara langsung yakni berupa nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat, dan yang lainnya.

Sedangakan pada data keluarga terdapat NIK, status dalam keluarga, dan masih banyak yang lainnya. Informasi biometrik yakni sidik jari dan rekam iris tersimpan di dalam kartu itu sendiri yang telah menggunakan sebuah teknologi canggih bernama RFID. Namun hal tersebut bisa saja menjadi sebuah bencana jika terjadi peretasan oleh oknum tertentu.

3. Memonitoring masyarakat

Yang dimaksud monitoring di sini adalah pengawasan terhadap masyarakat mengenai pelaksanaan kewajiban. Karena dalam satu identitas tersebut dapat dilacak bagaimana riwayat seseorang membayar pajak, dan yang lainnya. Dengan SIN juga dapat dijadikan sebagai instrumen untuk memonitoring sumber daya pendapatan mengenai kewajiban pajak.

Hal yang harus Diperhatikan dalam Perencanaan Sistem Satu Identitas

Dalam perencanaan pengembangan sistem satu identitas tersebut, hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut.

1. Bank data nasional

Dalam pengumpulan data secara massal untuk membentuk satu kesatuan maka perlu dibutuhkan sebuah pangkalan data tunggal. Seperti yang kita tahu bahwa institusi di Indonesia berdiri sendiri dan terpisah sehingga masyarakat banyak menyimpan nomor yang didapatkan sesuai dengan lembaga apa yang Anda daftarkan untuk mendapatkan kartu identitas.

Selain itu, data-data yang tersimpan dalam pangkalan data nasional tersebut haruslah dapat digunakan untuk kepentingan instansi lain meski kerahasiaan harus tetap dinomorsatukan. Dengan adanya hal tersebut maka harus ada pembedaan antara data yang dapat diakses oleh personal dan data yang hanya bisa diakses oleh yang memiliki hak akses.

2. Adanya SIN tidak merusak sistem

Yang perlu diperhatikan dalam hal ini yakni bahwa kehadiran SIN bukanlah sebagai perusak sistem yang sudah dibangun oleh masing-masing institusi yang berbeda. Hal tersebut dikarenakan sebelum munculnya SIN data-data tambahan sebagai identitas bersama (common identity) sudah dirancang sedemikian rupa agar dapat dipakai secara multi fungsi.

3. Syarat pembuatan SIN

Syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan SIN yakni unik (tidak terjadi multi identitas), standar (struktur harus sama dengan struktur secara nasional), lengkap, dan permanen atau berlaku seumur hidup tanpa ada batasan usia. Dengan adanya data permanen maka tidak akan menyulitkan masyarakat yang selama ini harus memperbarui kartu identitasnya.

Proyek kartu identitas dengan prinsip satu data untuk satu orang perlu berpadu agar terdapat satu sinergi dalam sistem informasi. Tanpa adanya keterpaduan dalam sistem informasi, program SIN tidak akan berjalan karena bisa saja terjadi miss komunikasi antarpihak yang bersangkutan dan dapat mengakibatkan perpecahan karena terdapat kecurigaan.

Technology

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *