loading

Viral Kasus Jual Beli NIK dan AkibatnyaPosted by On November 8, 2019


Kartu Keluarga atau KK adalah salah satu dokumen penting yang wajib dimiliki oleh seluruh penduduk di Indonesia yang sudah berkeluarga. Kartu Keluarga merupakan dokumen yang berisi identitas perorangan dalam satu kepala keluarga yang dikeluarkan untuk kepentingan yang berkaitan dengan urusan kependudukan. Di dalamnya terdapat Nomor Induk Kependudukan atau disingkat NIK.

Dengan adanya KK diharapkan semua penduduk dapat memanfaatkannya untuk kepentingan yang sewajarnya dan memang sesuai fungsi dikeluarkannya kartu tersebut. Namun penyalahgunaan tetap saja muncul seiring kebutuhan hidup yang mendesak. Beberapa oknum yang tidak bertanggungjawab memanfaatkan keadaan dengan memunculkan tindakan jual beli KK.

Akibat Adanya Transaksi NIK

Memang ada-ada saja ulah oknum yang suka menghalalkan segala cara untuk mengais rezeki. Kebutuhan dan gaya hidup yang tidak sesuai dengan keadaan hidup kadang menjadikan seseorang bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang banyak. Tak jarang cara-cara yang dilakukan justru bisa membahayakan dirinya sendiri.

Seperti kasus memperjualbelikan Kartu Keluarga yang terjadi beberapa saat yang lalu, ia memiliki risiko yang bisa saja menimpa oknum yang melakukannya. Beberapa risiko tersebut kadang tidak disadari akan muncul. Risiko tersebut sangat berbahaya dan bahkan dapat menjadikan oknum dijerat dengan kasus kejahatan.

Tujuan dilakukannya jual beli KK oleh si pembeli yakni digunakan untuk mendaftarkan ke berbagai aplikasi. Tak hanya puluhan, ribuan, atau ratusan, bahkan jutaan data bisa dikantongi dengan usaha yang tidak baik tersebut. Selain KK, KTP juga ada yang diperdagangkan secara legal tanpa memperhatikan hukum dan undang-undang yang mengatur mengenai data-data pribadi.

Beberapa akibat yang akan didapatkan oleh oknum jual beli KK antara lain:

1. Bocornya data pribadi

Hal pertama yang akan didapatkan oleh si penjual data adalah bocornya data-data pribadi karena ia menjual datanya kepada orang lain. Padahal kerahasiaan data sangat dijaga oleh pemerintah karena akan berdampak pada nasib pemilik data. Jika data pribadi bisa bocor di tangan orang yang tak bertanggung jawab dapat menjadikan kasus kriminal semakin merajalela.

Oknum penjahat bisa saja menjadikan data si penjual untuk melakukan sebuah penipuan atas nama si penjual data. Dengan begitu kedoknya akan tertutup dan si penjual akan mendapatkan hukuman jika tertangkap karena barang bukti berupa data sudah ada. Hal ini tentu merugikan seluruh pihak karena kejahatan akan semakin meluas.

2. Kejahatan merajalela

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kejahatan akan merajalela karena pelaku kejahatan tidak takut akan kebohongan data yang diinputnya untuk menjalankan penipuan. Bukan oknum penjahat yang akan mendapat hukuman, tapi mungkin si penjual data. Sebenarnya tindakan memperjualbelikan KK itu pun sudah termasuk tindak kejahatan dan tidak bisa dibenarkan.

Tidak bisa dibayangkan berapa ratus orang yang telah terjerat kasus pembocoran identitasnya sendiri jika kasus jual beli KK semakin merambah ke masyarakat awam yang tidak tahu menahu mengenai pentingnya kerahasiaan identitas. Akan lebih banyak lagi penipuan-penipuan di banyak lini kehidupan dan wilayah.

3. Mendapat tindak pidana hukum

Secara tidak langsung, memperjualbelikan data-data pribadi yang sudah dijamin kerahasiaannya oleh pemerintah adalah termasuk tindak kejahatan dan pelakunya bisa diancam dengan hukuman pidana. Hukuman tersebut bisa mencapai 2 tahun untuk penduduk biasa. Sedangkan bagi PNS akan dikenai hukuman selama 6 tahun penjara.

4. Sulit mendapatkan fasilitas berkaitan dengan kependudukan

Hal selanjutnya yang bisa saja terjadi kepada oknum penjual KK adalah kesulitan dalam mendapatkan fasilitas kependudukan dan fasilitas lain yang membutuhkan KK sebagai syaratnya. Seperti pembuatan rekening bank, pajak, pembuatan SIM, dan yang lainnya. Selain penjual yang dirugikan, keluarga penjual juga akan mengalami nasib yang sama jika KK yang dibutuhkan tidak ada.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 pasal 95a mengenai pembocoran dan penyebarluasan data kependudukan, pelaku akan dikenai hukuman 2 tahun penjara dan denda sebesar 25 juta rupiah. Yang termasuk penduduk biasa ialah masyarakat non PNS dan termasuk pihak swasta atau perusahaan.

Sebenarnya bukan hanya kasus jual beli KK yang berkaitan dengan Kartu Tanda Penduduk yang memiliki satu data pribadi pemiliknya, melainkan banyak hal yang bisa menjadikan data pribadi Anda bisa tersebar tanpa ada ketahui. Yang harus Anda waspadai adalah jangan menginput data pribadi ke media online atau aplikasi apapun karena data Anda bisa saja tersebar.

Jangan mudah mengunggah foto kartu-kartu identitas Anda kepada situs atau aplikasi yang tidak diketahui keamanannya jika memang tidak benar-benar dibutuhkan. Selain itu masyarakat juga harus waspada jika memberikan data untuk urusan mengenai bank. Sebelumnya Anda harus membuat perjanjian agar pihak bank tidak menggunakan data pribadi selain  hal yang memang membutuhkannya.

Mengingat pentingnya identitas pokok seperti Kartu Keluarga, masyarakat harus lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Pasalnya, aplikasi tak perlu meminta bukti dokumen penting seperti kartu-kartu tersebut terkecuali untuk beberapa situasi yang mengharuskan untuk menyertakan data diri berupa kartu identitas.

Apalagi di zaman yang modern ini, Indonesia sedang melaksanakan produk yang bernama Single ID untuk menjamin keamananpenyalahgunaan data. Dengan hilangnya satu data akan membuat Anda jadi repot dan mungkin bisa lelah karena mencari dokumen yang sangat penting. Data tersebut akan disimpan di database Disdukcaptil untuk digunakan yang semestinya.

Rencana pemerintah untuk mengembangkan sistem satu nomor untuk segala fasilitas yang dahulunya memiliki nomor-nomor yang berbeda dengan nomor Kartu Tanda Penduduk tentu harus diperhatikan baik-baik agar Anda tidak ceroboh untuk membeberkan data pribadi Anda kepada siapapun termasuk aplikasi online.

Kasus jual beli KK yang beredar di dunia maya beberapa waktu yang lalu cukup menjadi perhatian seluruh pihak agar bisa menjaga data pribadi secara hati-hati lagi baik yang secara terang-terangan jelas dapat menjadikan data bocor maupun secara tersirat melalui penginputan data ke sosial media yang tanpa disadari dapat membocorkan data personal secara halus.

Banyak masyarakat Indonesia dengan mudahnya memasukkan data tanpa tahu data tersebut digunakan untuk apa. Menurut pengamatan, rata-rata masyarakat menginput data secara gamblang seperti hal kecil mengenai lokasinya saat ini dan beberapa data yang lain. Hal tersebut bisa berakibat keamanan data menjadi rentan terhadap incaran para siber online.

Hal ini menjadi tugas serius bagi pihak yang mengetahui untuk mengingatkan pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi. Masyarakat perlu dididik agar tahu seberapa jauh mana pembocoran data yang telah dilakukan tanpa sengaja dan bagaimana dampak yang akan ditimbulkan jika hal itu terjadi yakni kebocoran data.

Kita sebagai masyarakat harus bisa lebih berhati-hati dalam menggunakan media online sebagai sarana untuk berkomunikasi, jangan sampai kepentingan kecil menjadi bencana yang sangat besar dan dapat menjerumuskan kita pada tindak pidana kejahatan baik kecil maupun besar. Kaitannya dengan jual beli KK maupun NIK, hal tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum dan konsekuensi.

Technology

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *